JSN Gruve - шаблон joomla Окна

Download File PDF 1

Download File PDF 2

Download FIle PDF 3

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan Situbondo Semester I Tahun 2015 dapat tersusun.
Laporan SPM ini berfungsi untuk memberi gambaran tentang pelayanan dasar di Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu :

1. Pelayanan Pelatihan Kerja :
a. Pelatihan Berbasis Kompetensi
b. Pelatihan Berbasis Masyarakat
c. Pelatihan Kewirausahaan
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan :
a. Pemeriksaan Perusahaan
b. Pengujian Peralatan di Perusahaan


Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan Laporan SPM Semester I ini, semoga laporan ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 06 Juli 2015
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SITUBONDO

Drs. KUSNIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640212 199103 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Dasar Hukum .......................................................................................... 1
C. Kebijakan Umum .................................................................................... 2
D. Arah Kebijakan ....................................................................................... 3

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG TENAGAKERJAAN
A. Jenis Pelayanan Dasar............................................................................ 8
B. Indikator nilai dan batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan secara Nasional.......................................................... 8
C. Target Pencapaian SPM oleh Daerah dan Realisasi............................... 10
D. Alokasi Anggaran................................................................................... 16
E. Dukungan Personil................................................................................. 17
F. Permasalahan dan Solusi....................................................................... 17
G. Sinkronisasi Pelaksanaan SPM............................................................... 19

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Pelayanan Pelatihan kerja..................................................................... 20
B. Pelayanan Penempatan kerja................................................................ 20
C. Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.................. 21
D. Pelayanan kepesertaan Jamsostek........................................................ 21
E. Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan............................................. 21

BAB IV KESIMPULAN 22

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 11 Ayat 4 dan Pasal 14 ayat 3, mengamanatkan bahwa urusan pemerintah yang sifatnya wajib, menteri/pimpinan LPNK menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri/LPNK. SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM merupakan alat pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) telah menetapkan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Maret 2011 Nomor : 100/676/SJ Perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.
Dalam Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Situbondo, SKPD yang melakukan pelayanan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan dalam Bidang Ketenagakerjaan adalah pelayanan dasar yang meliputi pelayanan pelatihan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pelayanan kepesertaan Jamsostek, dan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan.

B. Dasar Hukum
Landasan hukum kegiatan Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan (SPM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo adalah :
1. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo.

C. Kebijakan Umum
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategis Lokal sesuai tugas pokok dan fungsi serta hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011-2015 dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Visi dan Misi, Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan, Sasaran Strategis, Program dan Indikator Kinerja serta Penetapan Kinerja yang ingin dicapai pada Semester I Tahun 2015.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo serta melihat latar belakang yang ada, maka visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo adalah : “ Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan sejahtera di Kabupaten Situbondo melalui peningkatan dan pemerataan ketrampilan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta perlindungan tenaga kerja untuk mencapai peningkatan kesejahteraan ”.
Terwujudnya visi yang dikemukakan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut adalah Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo :
1. Melaksanakan pelatihan ketrampilan dan memperluas lapangan kerja bagi penganggur dan setengah penganggur;
2. Melaksanakan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri serta penyebarluasan Informasi Pasar Kerja;
3. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan norma ketenagakerjaan di perusahaan;
4. Melaksanakan kerjasama antar wilayah dan memfasilitasi masyarakat terhadap program transmigrasi dalam rangka pemenuhan SDM.

1.1 Arah kebijakan
Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan prioritas pembangunan daerah secara umum diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui peningkatan dan pemerataan ketrampilan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta perlindungan tenaga kerja untuk mencapai peningkatan kesejahteraan. Arah kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara khusus adalah sebagai berikut :
a. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang produktifitas aparatur;
c. Mewujudkan aparatur yang disiplin dan beretos kerja tinggi;
d. Melaksanakan pengukuran pencapaian program dan kegiatan;
e. Peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja;
f. Memperluas kerjasama antar lembaga dan antar daerah dalam rangka pengembangan antar kerja;
g. Peningkatan perlindungan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
h. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangka pengembangan ketransmigrasian.
Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran strategis yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan bahwa tujuanpun akan dapat di capai.
Adapun sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo adalah :
a. Pemberdayaan Bursa Kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
b. Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kerakyatan serta pemanduan usaha mandiri;
c. Penyebarluasan dan penerapan Teknologi Padat Karya;
d. Perluasan Kerja Sistem Padat Karya;
e. Pendayagunaan sumberdaya Lembaga Pelatihan Swasta, Pemerintah dan Perusahaan;
f. Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan;
g. Pemberdayaan fungsi pengawasan dan ketenagakerjaan;
h. Peningkatan kerjasama ketransmigrasian dan penempatan transmigrasi.
Untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo merencanakan program dan kegiatan indikatif yang bersifat internal, eksternal dan lintas SKPD yaitu :
a. Program yang ditujukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas atau bersifat pelayanan internal atau untuk kepentingan aparatur, antara lain :
1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan :
 Penyedian jasa surat menyurat;
 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional;
 Penyediaan jada administrasi keuangan;
 Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 Penyediaan alat tulis Kantor;
 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan;
 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 Penyediaan makanan dan minuman;
 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 Penyediaan jasa keamanan kantor.
2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 Pembangunan gedung kantor;
 Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 Pengadaan peralatan gedung kantor
 Pengadaan mebeleur;
 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.
3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 Penyusunan RKA dan DPA;
 Penyusunan Renja SKPD;
 Penyusunan SPM;
 Penyusunan SPP dan SOP;
 Penyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu;
 Evaluasi dan Monitoring (Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pengawasan dan Hubungan Industrial).
b. Program yang ditujukan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat atau eksternal, antara lain :
1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja;
 Pelatihan persiapan peserta program magang ke luar negeri;
 Promosi produk unggulan wira usaha;
 Pembentukan dan pemberdayaan Wira Usaha Baru (WUB).
2). Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan :
 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
 Kerjasama pendidikan dan pelatihan;
 Penerapan Teknologi Padat Karya (TPK);
 Evaluasi dan monitoring tenaga kerja AKAD/AKAN;
 Standarisasi kualitas bahan baku melalui pembuatan saluran irigasi tersier (DBHCHT).
3). Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan :
 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 Sosialisasi UMK dan monitoring syarat-syarat kerja;
 Pembinaan syarat kerja;
 Pembinaan Lembaga Kerjasama Tripartit;
 Sosialisasi Hubungan Industrial;
 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma ketenagakerjaan;
 Bintek Kader Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 Penyelesaian PHI/PHK.
c. Program Lintas Sektoral :
1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan kegiatan :
 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi;
 Pengerahan dan penyiapan calon transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM;
 Pemindahan dan penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM;
 Pemberdayaan warga resttlement/lingkungan resettlement/calon transmigran.
d. Program yang ditujukan untuk menumbuhkan nilai budaya lokal :
1) Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan :
 Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (HARJAKASI).
e. Program yang ditujukan untuk pengembangan teknologi informasi :
1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan:
 Pengelolaan dan Pemeliharaan Website.

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketanagakerjaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo rencananya dituangkan dalam Peraturan Bupati yang memuat 5 (lima) hal sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yaitu :
a) Pelayanan Pelatihan Kerja
b) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
c) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
d) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek/BPJS
e) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

B. Indikator Nilai dan Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan secara Nasional :
Berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, nilai dan batas waktu capaian SPM bidang Ketenagakerjaan secara Nasional untuk masing - masing pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel 2.1 sbb :
Tabel 2.1 Indikator, Nilai dan Batas Waktu pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan, secara Nasional
No Jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal NILAI Nilai Batas Waktu Pencapaian ( % )
Indikator
1 Pelayanan Pelatihan Kerja - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 60%

60%

60% 2016

2016

2016
2 Pelayanan penempatan tenaga kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 40% 2016
3 Pelayanan penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 50% 2016
4 Pelayanan kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 50% 2016
5 Pelayanan Pengawasan Ketenagakerja an - Besaran pemeriksa an Perusahaan
- Besaran Pengujian peralatan di perusahaan 45%

50% 2016

2016

Perhitungan nilai pencapaian Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan petunjuk teknis SPM bidang Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014). Persamaan/rumus yang digunakan untuk masing-masing jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Pelatihan Kerja :
a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
∑tenaga kerja yang dilatih X 100 %
∑pendaftar pelatihan berbasis kompetensi
b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
∑tenaga kerja yang dilatih X 100 %
∑pendaftar pelatihan berbasis masyarakat
c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
∑tenaga kerja yang dilatih X 100 %
∑pendaftar pelatihan kewirausahaan
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan :
∑pencari kerja yang ditempatkan X 100 %
∑pencari kerja terdaftar
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
∑kasus yang diselesaikan dengan PB X 100 %
∑kasus yang dicatatkan
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
∑pekerja peserta program Jamsostek X 100 %
∑pekerja/buruh
5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
Besaran pemeriksaan perusahaan
∑perusahaan yang telah diperiksa X 100 %
∑perusahaan yang terdaftar

C. Target Pencapaian SPM oleh Daerah dan realisasinya
Berdasarkan target pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara Nasional dan dengan cara mempertimbangkan faktor kondisi dan kemampuan daerah, maka target realisasi pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan pada Semester I Tahun 2015 untuk masing-masing pelayanan dasar disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :
Tabel 2.2 Target dan Realisasi SPM Bidang Ketenagakerjaan Semester I Tahun 2015
No Jenis pelayanan Target Nasional (%) Target Daerah (%) Realisasi Smt.I Tahun 2015 (%) Ket
1 Pelayanan Pelatihan Kerja :
- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

60 %

60 %

60 %

59 %

100 %

100 %

75 %

100 %

100 %
2 Pelayanan penempatan tenaga kerja 40 % 30 % 0 %
3 Pelayanan penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial 50 % 100 % 100 %
4 Pelayanan kepesertaan Jamsostek 50 % 47 % 40,39 %
5 Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
- Besaran Pemeriksaan Perusahaan
- Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

45 %

50 %

40 %

100 %

5,93 %

100 %

Dari tabel 2.2 target dan realisasi pencapaian SPM Semester I Tahun 2015 di Kabupaten Situbondo dijelaskan, sebagai berikut :
a. Pelayanan Pelatihan Kerja
• Target Pencapaian
Target pencapaian SPM pelayanan Pelatihan Kerja baik pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan yang ditetapkan dalam dokumen rencana penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2015, sebagai berikut :
 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 59 %.
 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat sebesar 100 %.
 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 100 %.
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengukuran pencapaian sasaran Semester I Tahun 2015 untuk sasaran meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja maka dapat diinformasikan bahwa sasaran tersebut dengan indikatornya adalah pencari kerja yang mengikuti pelatihan yang bekerja dengan tingkat pencapaian sasaran, sebagai berikut :
 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 75 %
 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat sebesar 100 %
 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 100 %
• Realisasi Pencapaian
 Pelatihan Berbasis Kompetensi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo pada Semester I Tahun 2015 telah melakukan pelatihan berbasis kompetensi kepada masyarakat berupa peningkatan kualitas kemampuan / ketrampilan melalui kegiatan kerjasama pendidikan dan pelatihan dan kegiatan program pelatihan pemagangan keluar negeri sebanyak 60 orang dari jumlah pendaftar sebanyak 80 orang atau 75 % dengan rincian sebagai berikut :
• Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan :
- Pelatihan Las Listrik sebanyak 12 orang dari jumlah pendaftar sebanyak 16 orang di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji.
- Pelatihan Tata Rias Pengantin sebanyak 12 orang dari jumlah pendaftar sebanyak 16 orang di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo.
- Pelatihan Menjahit sebanyak 12 orang dari jumlah pendaftar sebanyak 16 orang di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih.
- Pelatihan Menjahit sebanyak 12 orang dari jumlah pendaftar sebanyak 16 orang di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur.
- Pelatihan Prosessing sebanyak 12 orang dari jumlah pendaftar sebanyak 16 orang di Desa Besuki Kecamatan Besuki.

• Pelatihan Pemagangan Keluar Negeri sebanyak 0 orang dari Jumlah yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi sebanyak 30 orang (Semester II Tahun 2015).
 Pelatihan Berbasis Masyarakat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo pada Semester I Tahun 2015 telah melakukan pelatihan berbasis masyarakat berupa peningkatan kualitas kemampuan / ketrampilan sebanyak 24 orang yang dilatih sedang jumlah pendaftar sebanyak 24 orang atau sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :
• Pendidikan dan Ketrampilan Menjahit di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan sebanyak 12 orang.
• Pendidikan dan Ketrampilan Prosessing di Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran sebanyak 12 orang.
 Pelatihan Kewirausahaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo pada Semester I Tahun 2015 telah melakukan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat berupa Pelatihan Prosesing kue sebanyak 24 orang tenaga kerja yang dilatih dari 24 orang jumlah pendaftar atau sebanyak 100 % dengan berbagai pelatihan antara lain :
• Pelatihan Manajemen Usaha Salon sebanyak 12 orang di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo.
• Pelatihan Manajemen Usaha Menjahit sebanyak 12 orang di Desa Paowan Kecamatan Panarukan.

b. Pelayanan Penempatan Tenaga kerja
• Target Pencapaian
Target pencapaian SPM pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang di tetapkan dalam dokumen rencana penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2015 sebesar 30 %.
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengukuran pencapaian sasaran Semester I Tahun 2015 untuk sasaran terlaksananya pendataan dan pemenuhan kesempatan kerja maka dapat diinformasikan bahwa sasaran tersebut dengan indikatornya adalah Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 0 %.
• Realisasi Pencapaian
Realisasi pencapaian pada Semester I Tahun 2015 sebanyak 466 orang pencari kerja yang terdaftar melalui Kartu Kuning (AK1) dan telah ditempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan atau yang telah mendapat pekerjaan sebanyak 0 orang atau sebanyak 0 %. Hal ini disebabkan karena Pencari Kerja (AK.1) setelah mendapatkan kartu kuning (AK.1) tidak pernah melapor atau mengembalikan kartu kuning tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo setelah mendapatkan pekerjaan.

c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Target Pencapaian
Target pencapaian SPM pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang di tetapkan dalam dokumen rencana penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2015 sebesar 100 %.
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengukuran pencapaian sasaran Semester I Tahun 2015 untuk sasaran meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja maka dapat di informasikan bahwa sasaran tersebut dengan indikatornya adalah Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 16 orang PHI maupun PHK dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 100 %
• Realisasi Pencapaian
Pada Semester I Tahun 2015 telah masuk dan terdaftar kasus perselisihan perburuhan berupa kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 7 kasus yang menyangkut sebanyak 15 tenaga kerja sedangkan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sebanyak 1 orang kasus yang menyangkut 1 orang tenaga kerja dan dari sejumlah kasus tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau 100 % melalui mediasi dan memastikan bahwa pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
• Target Pencapaian
Target pencapaian SPM pelayanan kepesertaan Jamsostek yang di tetapkan dalam dokumen rencana penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015 sebesar 47 %.
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengukuran pencapaian sasaran Semester I Tahun 2015 untuk sasaran meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja maka dapat di informasikan bahwa sasaran tersebut dengan indikatornya adalah Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 40,39 %.

• Realisasi Pencapaian
Pada Semester I Tahun 2015 Jumlah tenaga kerja Kabupaten Situbondo sebanyak 11.795 orang atau sebesar 40,39 % dari Jumlah peserta Program Jamsostek sebanyak 4.764 orang.
Ketidakberhasilan indikator ini karena :
- Banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya untuk mengikuti Jamsostek dikarenakan akan membebani anggaran perusahanaan;
- Banyak pekerja/buruh tidak ikut Jamsostek sebab akan mengurangi pendapatan/upah.

e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
• Target pencapaian
Target pencapaian SPM pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan yang di tetapkan dalam dokumen rencana penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2015 antara lain :
 Besaran Pemeriksaan perusahaan sebesar 40 %.
 Besaran pengujian peralatan di perusahaan sebesar 100 %.
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengukuran pencapaian sasaran Semester I Tahun 2015 untuk sasaran meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja maka dapat diinformasikan bahwa sasaran tersebut dengan indikatornya adalah besaran pemeriksaan perusahaan 5,93 %, sedangkan besaran pengujian peralatan di perusahaan 100 %.
• Realisasi Pencapaian
Pada Semester I Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo telah melakukan pemeriksaan perusahan sebanyak 31 perusahaan atau 5,93 % dari jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 523 perusahaan hal ini disebabkan karena perusahaan yg diperiksa adalah perusahaan yg bermasalah saja, sedangkan jumlah perusahaan yang telah diuji peralatannya sebanyak 40 peralatan 100 % dari jumlah peralatan yang terdaftar sebanyak 40 peralatan yang terdaftar.

D. Alokasi Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo telah menganggarkan anggaran untuk Bidang Ketenagakerjaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya yang sah.
Tabel 2.7 Pendanaan yang mendukung SPM Tahun 2015
No Jenis Pelayanan APBD DAK- (juta) KETERANGAN
1 Pelayanan Pelatihan
Kerja :
- Berbasis Kompetensi
- Berbasis Masyarakat
- Kewirausahaan

86.275.000
282.265.000
151.677.000

0
0
0

0
0
0
2 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 16.257.400 0 0
3 Pelayanan Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial 7.512.000 0 0
4 Pelayanan Kepesertaan Jamsostek 0 0 0
5 Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
- Besaran Pemeriksaan Perusahaan
- Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

20.310.500

9.500.000

0

0

0

0

E. Dukungan personil
Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi 5 (lima) pelayanan dasar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka dalam pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo membaginya sesuai dengan unit kerja yang ada. Pembagian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8 Tabel Pelaksanaan SPM berdasar Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo
No Jenis Pelayanan SDM Seksi
Jumlah Pendidikan PNS/non PNS
1 Pelayanan Pelatihan Kerja 5 S1 = 1 SMA = 3

SMA=1 PNS = 2, Non PNS = 2

PNS=1 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas
2. Seksi pengembangan tenaga kerja mandiri
2 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 5 S1 = 1, SMA = 4 PNS = 3 Non PNS = 2 Seksi penempatan dan perluasan kerja
3 Pelayanan Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial 3 S1 = 2, SMA = 1 PNS = 3 Seksi Hubungan Industrial & Syarat kerja
4 Pelayanan Kepesertaan Jamsostek 1 S1 = 1 Non PNS=1 Kantor Unit Pelayanan (KUP) Jamsostek Situbondo
5 Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan 3 S1 = 1 SMA = 2 PNS=2 NON PNS=1 Seksi Pengawasan Tenaga Kerja

F. Permasalahan dan Solusi
Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.9.Permasalahan dan Tindak lanjut Berdasarkan Jenis pelayanan
No Jenis pelayanan Permasalahan Tindak Lanjut
1 Pelayanan Pelatihan Kerja • Minimnya kesempatan kerja
• Terbatasnya jumlah tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai
• Minimnya Informasi yang bagi pencari kerja Melakukan Pembina an/Pelatihan kerja terhadap pencari kerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan
2 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja • Minimnya kesempatan kerja
• Terbatasnya jumlah tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai
Melakukan Pembina an/Pelatihan kerja terhadap pencari kerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan
3 Pelayanan Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial • Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai UU ketenagakerjaan
• Rata-rata karyawan dibayar sesuai UMK walaupun kerjanya sudah diatas 1 (satu) tahun
• Masih adanya kasus PHI/PHK yang tidak dicatatkan di Disnakertrans.
• Melakukan Pembinaan secara berkelanjutan baik klasikal maupun kunjungan ke Perusahaan
• Mengadakan pemanggilan pihak pengusaha dalam rangka pembinaan tentang UMK
• Memberikan bimbingan tentang tata cara PHI/PHK sesuai UU No.2 Tahun 2004
4 Pelayanan Kepesertaan Jamsostek • Masih banyak perusahaan yg tdk mendaftarkan pekerja/ buruhnya untuk mengikuti Jamsostek dikarenakan akan membebani anggaran Perusahaan
• Banyak pekerja/buruh tidak ikut Jamsostek sebab akan mengurangi pendapatan/upah Melakukan Pembinan terhadap Perusahaan maupun pekerja/ buruh tentang arti pentingnya Jamsostek
5 Pelayanan Pengawasan Ketenagakerja an • Kurangnya tenaga pengawas tenaga kerja
• Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai UU Ketenagakerjaan
• Masih adanya Tenaga Kerja yang belum mengetahui secara menyeluruh tentang aturan ketenagakerjaan
• Masih banyak kasus-kasus kecelakaan kerja di perusahaan • Meminta tambahan personil kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab.Situbondo untuk pengawas tenaga kerja yang berserti fikat pengawas
• Melakukan Pembina an secara berkelan jutan baik klasikal maupun kunjungan pemeriksaan
• Melakukan pemanggilan pihak pengusaha dalam rangka pembinaan tentang ketentuan Per UU ketenaga kerjaan

G. Sinkronisasi Pelaksanaan SPM
Dalam rangka efesiensi dan efektifitas dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan, maka dilaksanakan sinkronisasi baik dalam hal penetapan objek SPM maupun dalam penyusunan anggaran melalui :
a. Sinkronisasi penetapan target SPM melaui Rapat Kerja Teknis Bidang Ketenagakerjaan;
b. Melibatkan personil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai anggota tim SPM Kabupaten Situbondo;
c. Melakukan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait dalam hal penganggaran.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang menunjang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo pada Semester I Tahun 2015, terdapat pada Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, Peningkatan Kesempatan kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan uraian sebagai berikut :
A. Pelayanan Pelatihan Kerja
Kegiatan Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo dengan metode berupa teori dan praktek di lapangan antara lain :
1. Pelatihan yang Berbasis Masyarakat
 Pelatihan dan Ketrampilan Menjahit;
 Pelatihan dan Ketrampilan Prosessing.
2. Pelatihan yang Berbasis Kompetensi
 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Latihan Kerja Swasta (LLKS), antara lain :
 Pelatihan Las Listrik;
 Pelatihan Tata Rias Pengantin;
 Pelatihan Menjahit;
 Pelatihan Prosessing.
 Pelatihan dan Pemagangan Ke Luar Negeri (Semester II Tahun 2015)
3. Pelatihan Kewirausahaan
 Pelatihan Manajemen Usaha Salon;
 Pelatihan Manajemen Usaha Menjahit.

B. Pelayanan penempatan tenaga kerja
Pada Semester I Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo untuk penempatan tenaga kerja melalui Kartu kuning (AK.1) , yaitu melalui kegiatan penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.

C. Pelayanan penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial
Kegiatan Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan metode berupa pembinaan-pembinaan ataupun sosialisasi baik secara klasikal maupun kunjungan langsung ke perusahaan. Pada Semester I Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo telah melaksanakan kegiatan Penyelesaian PHI/PHK.

D. Pelayanan kepesertaan Jamsostek
Pelayanan kepersetaan Jamsostek yang dilakukan oleh Kantor Unit Pelayanan (KUP) Cabang Situbondo dengan cara memberikan pelayanan langsung kepada Tenaga Kerja dan Peserta Jamsostek berupa Pengajuan Klaim dan Konsultasi kepada Perusahaan.
Kegiatan Kantor Unit Pelayanan (KUP) Cabang Situbondo berupa :
• Menerima berkas untuk bagian pemasaran mengenai perubahan data, bukti form setoran iuran jamsostek, dan daftar tenaga kerja
• Menerima pengajuan klaim
• Melayani konsultasi dan sosialisasi kepada customer yang datang ke KUP mengenai program Jamsostek dan tata cara klaim

E. Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan
Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo berupa pembinaan-pembinaan, Bimbingan Tehnis, Sosiliasasi baik secara klasikal maupun kunjungan langsung ke perusahaan. Kegiatan-kegiatan dimaksud berupa :
• Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma ketenagakerjaan

BAB IV
KESIMPULAN

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo pada Semester I Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan telah direncanakan pada 5 (lima) pelayanan dasar dengan hasil pencapaian target daerah :
a. Pelayanan Pelatihan Kerja
 Berbasis Kompetensi = 59 %
 Berbasis Masyarakat = 100 %
 Kewirausahaan = 100 %
b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja = 30 %
c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial = 100 %
d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek = 47 %
e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan :
 Pemeriksaan Perusahaan = 40 %
 Pengujian Peralatan Di Perusahaan =100 %
Adapun realisasi Semester I Tahun 2015 di Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo dengan hasil pencapaian :
a. Pelayanan Pelatihan Kerja
 Berbasis Kompetensi = 75 %
 Berbasis Masyarakat = 100 %
 Kewirausahaan = 100 %
b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja = 0 %
c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial = 100 %
d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek = 40,39 %
e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan :
 Pemeriksaan Perusahaan = 5,93 %
 Pengujian Peralatan Di Perusahaan =100 %

Demikian laporan SPM Kabupaten Situbondo Semester I Tahun 2015 ini dibuat untuk dijadikan bahan evaluasi lebih lanjut guna peningkatan di Bidang Ketenagakerjaan yang lebih baik.

 

Add comment


Security code
Refresh

Go to top